Terkait dengan masalah kekeringan, bencana banjir dan longsor yang belakangan ini makin sangat terasa, maka Menteri Kehutanan RI, MS Ka’ban beserta jajarannya mengadakan upaya-upaya untuk mencegah gejala bencana alam tersebut. Diantaranya mengadakan beberapa penghijauan di beberapa kawasan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat yang memiliki kawasan dan lahan kritis

Khususnya di Kab. Cianjur, Minggu, 27/05, Ms Ka’ban bersama Wakil Bupati Cianjur, Drs. H. Dadang Sufianto, MM dan jajaran terkait lainnya serta beberapa unsur masyarakat melakukan penanaman pohon di Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur. Gerakan penanaman pohon yang langsung diresmikan oleh menteri kehutanan ini dinakaman Rehabilitasi Lahan Hutan Partisipasif (RLHP), yakni penanaman yang menggunakan model lahan rakyat. Sedangkan lahan yang digunakan lokasi model RLHP ini menggunakan lahan milik warga yaitu, keluarga Bapak Naryo dan Ibu Tuti warga Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur.

Upaya penanganan degradasi Sumber Daya Alam (SDA) perlu ditangani secara serius. Seperti dalam merehabilitasi lahan kritis ini peran serta masyarakat sangatlah diperlukan. Karena tanpa adanya dukungan masyarakat sekitar dalam mencegah dan melestarikan alam pada setiap upaya pemerintah dalam rangka penghijauan hutan akan mubazir. Pasalnya, keberadaan lahan kritis sama dengan kemiskinan dan poses pemubaziran Sumber Daya Alam (SDA), ungkapnya.

Lebih lanjut Ka’ban mengatakan, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi degradasi alam diantaranya pada tahun 2007 pemerintah telah mencanangkan rehabilitasi lahan kritis seluas 2 juta ha. Lahan kritis ini nantinya akan ditanami berbagai jenis pohon, dan pelaksanaannya akan berkolaborasi melibatkan dari berbagai unsur seperti, pemerintah, swasta, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.

Diharapkannya, dengan telah diterapkannya model hutan rakyat RLHP di Kab. Cianjur ini nantinya akan dapat memperbaiki kondisi lahan-lahan kritis, serta akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kawasan penyangga ibukota menjadi kawasan hijau.

Sedangkan Kepala Pusat Departemen Kehutanan Sekjen Pusat Infomasi Kehutanan, Achmad Fauzi melaporkan, luas lahan garapan RLHP di Kab. Cianjur totalnya 250 ha, berada di dua lokasi. Kedua lokasi itu masing-masing 200 ha di Kec. Sukaresmi dan 50 ha di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGP). “Lokasi itu telah ditetapkan sebagai lokasi RLHP, karena luas lahan kritisnya sangat luas, ungkapnya. Selain itu pula ia mengatakan, pada tahun 2005 yang lalu lahan kritis di Kec. Sukaresmi luasnya mencapai 760,13 ha. Lokasinya berada pada satu blok hamparan dengan banyak lahan kosong dan kurang produktif. Pada kesempatan itu pula Wakil Bupati Cianjur, Drs. Dadang Sufianto, MM mengatakan, Pem Kab Cianjur telah mempunyai komitmen yang sangat besar untuk kegiatan rehabilitasi ini. Yakni dengan diwujudkannya pada tataran kebijakan maupun operasional. Pada tataran kebijakan telah ditetapkannya keputusan bupati tentang pembentukkan Tim Pokja RLHP dan penetapan lokasi model RLHP serta mengalokasikan dana APBD II sebagai pendamping kegiatan ini.

Ditambahkannya, perkembangan RLHP dalam dua tahun terakhir telah menghasilkan keluaran (output) berupa kebun bibit kelompok, hutan rakyat, sipil teknis (berupa DAM penahan, gully plug dan perlindungan mata air), kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti, budidaya jamur, budidaya sapi dan domba, budidaya ikan dan tanaman hias. Sedangkan hasil (outcome) dari kegiatan RLHP adalah, tumbuhnya kelimpok tani yang kuat dan mandiri, munculnya Penyuluh-Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) serta berdirinya sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hal lain yang menggembirakan menurut Wabup adalah, kegiatan RLHP ini telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat di luar anggota kelompok tani (ada 6 kelompok di Kec. Sukaresmi) dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Yakni telah munculnya kesadaran “demam menanam”. Selain itu pula munculnya permintaan bantuan bibit kepada kelompok tani RLHP untuk ditanam di lokasi luar RLHP.

Selanjutnya wakil bupati mengharapkan, kenyataan-kenyataan tersebut merupakan perwujudan dari percapaian tujuan gerakan RLHP yaitu untuk mengubah perilaku dan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan secara berkelanjutan.